Bupati Gowa Tuding Surat Putusan MA Disabotase, PT Pos Indonesia Jadi Sorotan

GOWA, ZATERANEWS.COM – Polemik antara Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang dan DPRD Gowa memasuki babak baru. Di tengah proses hukum terkait permohonan uji pendapat DPRD Gowa di Mahkamah Agung (MA), muncul tudingan serius bahwa surat resmi MA yang ditujukan kepada Bupati Gowa diduga tidak pernah sampai ke alamat tujuan akibat dugaan sabotase dalam proses pengiriman.

Tudingan tersebut disampaikan langsung Husniah Talenrang dalam konferensi pers di Rumah Jabatan Bupati Gowa, Minggu (4/10/2026) malam.

Menurut Husniah, dirinya telah mengetahui adanya putusan Mahkamah Agung terkait permohonan uji pendapat DPRD Gowa. Namun hingga putusan itu keluar, surat resmi dari MA yang seharusnya menjadi dasar bagi dirinya untuk menggunakan hak memberikan tanggapan, disebut tidak pernah diterima.

“Malam ini saya sampaikan secara terbuka bahwa putusan MA sudah saya ketahui, namun ada upaya sabotase yang dilakukan terhadap surat yang dikirimkan kepada saya untuk menyampaikan hak saya kepada MA, dan sabotase itu dilakukan melalui Pos,” ujar Husniah.

Hak Bupati Disebut Terhalang

Husniah menilai tidak sampainya surat tersebut telah menghalangi hak konstitusionalnya untuk memberikan jawaban atau tanggapan kepada Mahkamah Agung dalam proses pemeriksaan permohonan yang diajukan DPRD Gowa.

Atas dugaan tersebut, ia menegaskan akan menempuh langkah hukum sekaligus menyampaikan laporan resmi kepada Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Upaya hukum akan saya lakukan, termasuk menyampaikan surat secara resmi kepada Mahkamah Agung dan Kemendagri terhadap dugaan sabotase surat tanggapan saya yang seharusnya saya berikan kepada MA, yang merupakan hak dari Bupati Gowa,” tegasnya.

Meski demikian, Husniah meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh dinamika politik maupun proses hukum yang sedang berlangsung.

“Mari kita jaga sama-sama ini Gowa. Saya tetap menghargai proses, baik itu proses hukum maupun proses lainnya yang disampaikan oleh Mahkamah Agung maupun Kemendagri,” katanya.

Dugaan Salah Kirim ke Pengadilan Agama

Kuasa hukum Bupati Gowa, Adhi Bintang, membeberkan kronologi yang menurutnya menjadi dasar munculnya dugaan sabotase tersebut.

Ia menjelaskan, proses bermula ketika DPRD Gowa mengajukan permohonan uji pendapat ke Mahkamah Agung pada 21 Agustus 2026.

Menurut Adhi Bintang, Mahkamah Agung kemudian mengirimkan surat kepada para pihak, termasuk DPRD Gowa dan Bupati Gowa.

“Kami menemukan fakta bahwa tanggal 31 Agustus surat Mahkamah Agung sudah dikirimkan kepada beberapa pihak, termasuk DPRD dan Ibu Bupati. Surat itu diterima Kantor Pos tanggal 2 September dan dikirim pada hari yang sama,” ungkapnya.

Namun, kata dia, surat yang seharusnya ditujukan kepada Bupati Gowa justru diduga dikirim ke Pengadilan Agama.

“Yang menjadi persoalan, dokumen negara itu tidak dikirim ke kantor bupati atau pihak yang dituju, melainkan dikirim ke Pengadilan Agama,” ujarnya.

Menurut Adhi Bintang, jika peristiwa tersebut dianggap sebagai kelalaian, maka rentang waktu yang cukup panjang hingga surat tidak sampai kepada penerima semestinya menjadi perhatian serius.

Pertanyakan Siapa yang Memerintahkan

Pihak kuasa hukum juga mengaku menemukan fakta lain saat melakukan konfirmasi kepada pihak PT Pos Indonesia.

Menurut Adhi Bintang, surat tersebut baru diambil kembali dari Pengadilan Agama setelah putusan Mahkamah Agung telah terbit.

“Yang menjadi tanda tanya, siapa yang memerintahkan surat itu dikirim ke Pengadilan Agama, padahal alamat dan pihak yang dituju dalam surat tersebut jelas,” katanya.

Ia menegaskan bahwa surat dari Mahkamah Agung merupakan bagian penting dari proses hukum karena memberikan kesempatan kepada Bupati Gowa untuk menyampaikan jawaban dan sanggahan dalam perkara yang sedang diperiksa.

“Tetapi sampai putusan Mahkamah Agung selesai, surat tersebut belum pernah diterima dan belum pernah dipegang oleh Bupati Gowa,” tandasnya.

Penjelasan PT Pos Indonesia

Kepala Kantor Pos Sungguminasa, Kurniawan, melalui sebuah video yang beredar di tengah perhatian publik terhadap proses hukum yang sedang berlangsung antara Pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD Gowa.

Dalam pernyataannya, Kurniawan mengakui terjadi kekeliruan dan kelalaian dalam pendistribusian surat dari Mahkamah Agung RI yang ditujukan kepada Bupati Gowa.

Surat yang seharusnya dikirim kepada pihak penerima sesuai alamat tujuan itu justru diserahkan ke Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa.

Atas kejadian tersebut, Kurniawan menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang dirugikan dan mengakui bahwa kesalahan tersebut terjadi dalam proses distribusi surat.