Sampah Gowa Diduga Jadi Komoditas Politik, Bupati Husniah: Jangan Ganggu Pelayanan Publik

GOWA, ZATERANEWS.COM – Krisis sampah yang melanda Kabupaten Gowa, khususnya di wilayah Kota Sungguminasa dalam dua pekan terakhir, mulai memunculkan dugaan adanya kepentingan di luar persoalan teknis pengelolaan sampah.

Di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Gowa menuntaskan tumpukan sampah yang mengganggu kenyamanan warga, sejumlah kalangan menilai persoalan tersebut telah berkembang menjadi isu yang sarat kepentingan politik.

Tumpukan kantong sampah yang menghiasi ruas-ruas jalan dan kawasan permukiman tidak hanya menimbulkan persoalan kebersihan, tetapi juga memantik pertanyaan publik mengapa masalah tersebut tak kunjung terselesaikan meski berbagai langkah telah dilakukan pemerintah.

Diduga Tak Lagi Sekadar Persoalan Teknis

Seorang tokoh masyarakat Gowa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menilai persoalan sampah yang terjadi saat ini tidak sesederhana yang dipahami masyarakat.

Menurutnya, akar persoalan bukan lagi sebatas armada, petugas kebersihan, maupun akses menuju lokasi pembuangan sampah, melainkan telah bercampur dengan kepentingan tertentu yang membuat penyelesaiannya menjadi semakin rumit.

“Persoalan sampah di Gowa saat ini tidak sesederhana yang dilihat dan dipahami sebagian warga. Yang melatarbelakangi persoalan ini adalah adanya oknum dan sekelompok orang yang menjadikan persoalan sampah sebagai komoditas politik,” ujarnya saat berbincang dengan Zateranews.com di salah satu warung kopi di Sungguminasa, Kamis (24/9/2026).

Ia menilai, jika persoalan hanya berkaitan dengan petugas kebersihan, armada pengangkut, atau sengketa akses jalan menuju lokasi pembuangan sampah, seluruhnya masih dapat diselesaikan melalui mekanisme pemerintahan dan komunikasi yang baik.

“Semua itu menjadi runyam karena persoalan ini sudah dipolitisasi. Akibatnya, setiap solusi yang dilakukan selalu menemui jalan buntu,” katanya.

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang didampingi Plh Sekda Gowa, Firdaus saat konferesi pers di Warkop Obie, Jl Tun Abdul Razak, (Kamis (24/9/2026)

Bupati: Politik Jangan Ganggu Pelayanan

Menanggapi dugaan adanya kepentingan politik di balik polemik sampah tersebut, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang memilih memberikan respons secara hati-hati.

Namun demikian, Husniah menegaskan bahwa proses politik dan pelayanan publik merupakan dua hal yang harus dipisahkan.

“Saya lahir dari politik dan kita harus bisa membedakan kapan proses politik berlangsung. Politik jangan mengganggu pelayanan dan jalannya pemerintahan,” tegas Husniah saat konferensi pers di Warkop Obie, Jalan Tun Abdul Razak, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, apapun dinamika yang terjadi, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menjadi korban.

Pelayanan Tak Boleh Berhenti

Di tengah polemik yang masih berlangsung, Husniah memastikan Pemerintah Kabupaten Gowa tetap fokus menyelesaikan persoalan sampah dan memulihkan kondisi lingkungan yang sempat terganggu.

Ia menegaskan pelayanan publik harus terus berjalan tanpa kompromi.

“Satu detik pun pelayanan tidak boleh berhenti,” tegasnya.

Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa Pemkab Gowa tidak akan membiarkan persoalan sampah berlarut-larut dan terus mengganggu aktivitas masyarakat.

ASN Terancam Dievaluasi

Bupati Gowa juga mengisyaratkan akan melakukan evaluasi terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan sampah apabila ditemukan tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran operasional armada sampah sebesar Rp270 juta untuk mendukung pelayanan kebersihan.

“Kami akan mengambil tindakan kepada ASN yang tidak menjalankan tugasnya. Akan dilakukan pemeriksaan,” tegas Husniah.

Isyarat Ada Unsur Pidana

Pernyataan paling keras disampaikan Husniah saat menyinggung kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam polemik sampah yang terjadi.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak lagi semata-mata menyangkut kelalaian menjalankan tugas, tetapi berpotensi mengarah pada tindakan yang merugikan masyarakat luas.

“Dalam persoalan sampah ini tidak hanya sekadar petugas yang lalai menjalankan kewajibannya, tetapi sudah ada unsur pelanggaran pidana,” ungkapnya.

Ia pun mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba bermain-main dengan pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Jangan coba-coba main-main, masyarakat sudah dirugikan,” tandas Husniah.

Publik Menanti Langkah Konkret

Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, masyarakat kini menanti langkah konkret pemerintah untuk mengakhiri krisis sampah yang telah berlangsung selama dua pekan terakhir.

Selain menuntaskan tumpukan sampah yang masih terlihat di sejumlah titik, publik juga berharap adanya kejelasan terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab sehingga persoalan serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.