APBN Rp20,73 Triliun Mengalir di Sulsel, dari Makan Bergizi Gratis hingga Modal UMKM

ZATERANEWS.COM, MAKASSAR – Uang negara terus bergerak di Sulawesi Selatan. Hingga akhir Mei 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp20,73 triliun atau tumbuh 8,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Data tersebut disampaikan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam konferensi pers Kinerja APBN Regional Sulsel Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar.

Bagi masyarakat, angka triliunan rupiah itu tidak hanya tercatat dalam laporan keuangan pemerintah. Dana tersebut hadir dalam berbagai program yang langsung menyentuh kehidupan warga, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi desa.

Hingga Mei 2026, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1.921.151 penerima manfaat melalui 863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Di sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah juga memperkuat Koperasi Merah Putih. Sebanyak 3.074 koperasi telah memiliki NPWP dan 2.517 koperasi telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Aktivitas ekonomi yang tercipta dari program ini mencapai 28.632 transaksi dengan dampak ekonomi sebesar Rp362,84 juta.

Sementara itu, akses pembiayaan bagi pelaku usaha terus diperluas melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga akhir Mei, KUR yang tersalurkan mencapai Rp7,78 triliun kepada 110.400 debitur dengan subsidi bunga sebesar Rp683,23 miliar. Penyaluran terbesar berasal dari sektor pertanian dan perdagangan yang menjadi tulang punggung ekonomi Sulsel.

Di bidang pendidikan, pemerintah mencatat realisasi 16 Sekolah Rakyat yang menampung 1.750 siswa. Selain itu, pembangunan sembilan Sekolah Rakyat baru terus berjalan dengan pagu anggaran Rp1,75 triliun dan realisasi mencapai Rp822,35 miliar.

Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, Sulawesi Selatan juga mencatat produksi padi mencapai 5.399.174 ton dari lahan sawah seluas 1.038.231 hektare.

Sektor perumahan turut memperoleh dukungan melalui penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi 5.292 unit rumah dengan nilai pembiayaan mencapai Rp689,80 miliar.

Selain belanja pemerintah pusat sebesar Rp8,66 triliun, pemerintah juga menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp12,07 triliun atau 45,10 persen dari pagu. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, pembayaran gaji PPPK, pembangunan infrastruktur daerah hingga program pemberdayaan masyarakat desa.

Pada sisi penerimaan, pendapatan negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp6,03 triliun atau 32,77 persen dari target. Penerimaan perpajakan masih menjadi kontributor utama dengan realisasi Rp4,23 triliun, disusul Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,69 triliun.

Kementerian Keuangan menilai APBN tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga optimisme pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dukungan belanja negara, transfer ke daerah, serta pembiayaan sektor produktif diharapkan terus mendorong aktivitas ekonomi, memperkuat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulsel.