Gerbang Kantor Bupati Gowa Disegel Massa, Pemkab Khawatir Ganggu Urusan Gaji dan TPP ASN

GOWA, ZATERANEWS.COM — Demonstrasi yang digelar sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Gowa berakhir dengan penyegelan pintu gerbang Kantor Bupati Gowa, Jumat (28/8/2026). Aksi tersebut merupakan lanjutan dari rangkaian unjuk rasa yang menyoroti kebijakan pembebastugasan sementara tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Massa bergerak dari Gedung DPRD Gowa menuju Kantor Bupati sekitar pukul 14.00 WITA. Berbeda dengan aksi sebelumnya, para demonstran tidak dapat memasuki area perkantoran karena aparat keamanan telah memperketat pengamanan di pintu gerbang utama.

Sekitar 150 personel keamanan disiagakan di dua titik strategis, yakni Kantor Bupati Gowa dan Rumah Jabatan Bupati Gowa. Dengan pengamanan tersebut, massa hanya dapat menyampaikan orasi dari luar barikade yang berjarak sekitar lima meter dari gerbang kantor.

Dalam orasinya, para demonstran mempersoalkan kebijakan Bupati Gowa yang membebastugaskan sementara tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Ketujuh pejabat tersebut meliputi Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BKPSDM, Kepala BPKAD, Kepala Satpol PP, dan Sekretaris DPRD Gowa.

Aksi kemudian memuncak ketika massa memasang rantai dan gembok pada gerbang Kantor Bupati Gowa. Penyegelan itu menyebabkan akses keluar-masuk ke kompleks perkantoran pemerintahan tertutup.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Firdaus Madjid, menilai jalannya demonstrasi kali ini relatif lebih tertib dibandingkan aksi sebelumnya. Namun ia menyayangkan keputusan massa yang mengakhiri aksi dengan menyegel kantor pemerintahan.

"Demo hari ini lebih tertib dan lebih terarah. Namun sangat disayangkan karena berakhir dengan penyegelan kantor Bupati," kata Firdaus.

Menurutnya, penyegelan tersebut berpotensi menghambat penyelesaian sejumlah pekerjaan penting yang saat ini sedang dikebut pemerintah daerah, termasuk proses administrasi yang berkaitan dengan hak-hak ASN.

Firdaus menjelaskan bahwa Pemkab Gowa saat ini tengah berupaya menyelesaikan berbagai kebutuhan mendesak, terutama terkait proses pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang membutuhkan koordinasi intensif antarperangkat daerah.

"Kami dituntut bekerja cepat untuk menyelesaikan hal-hal urgent seperti proses pembayaran gaji dan tunjangan ASN, tetapi akses ke kantor disegel dan fasilitas lainnya tidak diserahkan," ujarnya.

Karena itu, ia berharap seluruh pihak, khususnya aparat keamanan, dapat membantu membuka kembali akses ke Kantor Bupati agar aktivitas pemerintahan dapat berjalan normal.

"Kami minta dukungan semua pihak, terutama pihak keamanan agar penyegelan itu segera bisa dibuka, agar pejabat-pejabat terkait beserta jajarannya bisa bekerja lembur mempersiapkan segala kewajiban Pemkab," tambahnya.

Firdaus menegaskan, terbukanya kembali akses ke kantor pemerintahan menjadi hal penting agar pelayanan administrasi dan berbagai agenda mendesak pemerintah daerah tidak terganggu, termasuk kewajiban yang menyangkut hak-hak ASN Kabupaten Gowa. (*)