Terbongkarnya Sindikat Solar Subsidi, Abdul Hayat: Kelangkaan BBM di Sulsel Harus Segera Teratasi

MAKASSAR, ZATERANEWS.COM — Terbongkarnya dugaan jaringan penyalahgunaan dan penyelundupan BBM subsidi oleh Polda Sulawesi Selatan membuka tabir persoalan distribusi energi yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Di tengah antrean panjang di sejumlah SPBU dan keluhan sulitnya memperoleh BBM, aparat justru menemukan praktik pengumpulan solar subsidi dalam jumlah besar yang diduga dibawa keluar daerah.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari penindakan terhadap tujuh truk tangki pada Februari 2026. Dari hasil pengembangan penyidikan, Ditreskrimsus Polda Sulsel menelusuri alur distribusi hingga ke kapal tanker yang diduga menjadi sarana pengangkutan solar subsidi lintas provinsi.

Dalam operasi tersebut, polisi menyita kapal tanker MT Bakti I, dua kapal SPOB, tujuh truk pengangkut, dua mesin alkon lengkap dengan selang sepanjang sekitar 500 meter, serta 120 kiloliter atau 120.000 liter biosolar.

Dugaan Solar Subsidi Dikirim ke Luar Sulsel

Penyidik mengungkap dugaan bahwa kapal tanker MT Bakti I tidak hanya mengangkut solar subsidi dalam jumlah yang ditemukan saat operasi, tetapi juga diduga pernah membawa sekitar 700 kiloliter solar subsidi hasil langsiran dari sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan menuju Kalimantan Tengah.

Kasus tersebut kini menjerat tujuh tersangka, sementara empat orang lainnya masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Polda Sulsel juga telah mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.

Total barang bukti yang diamankan mencapai 229.123 liter solar, 3.031 liter Pertalite, serta ribuan tabung LPG 3 kilogram. Nilai kerugian negara dari rangkaian perkara yang diungkap diperkirakan mencapai sekitar Rp69,9 miliar.

Kelangkaan BBM Jadi Sorotan

Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani, menilai pengungkapan jaringan tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan aparat dalam menindak pelaku penyalahgunaan energi bersubsidi.

Menurutnya, praktik semacam itu tidak hanya merugikan negara dari sisi anggaran subsidi, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat yang setiap hari membutuhkan BBM untuk aktivitas ekonomi dan transportasi.

"Langkah tegas aparat penegak hukum patut mendapat dukungan karena penyalahgunaan BBM bersubsidi merugikan negara sekaligus mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menikmati subsidi tersebut," ujarnya.

Distribusi Harus Kembali Tepat Sasaran

Abdul Hayat berharap pengungkapan kasus ini menjadi momentum untuk membenahi tata kelola distribusi BBM subsidi di Sulawesi Selatan sehingga pasokan dapat kembali berjalan normal dan tepat sasaran.

Menurutnya, masyarakat saat ini sedang menghadapi berbagai tekanan, mulai dari kelangkaan BBM di sejumlah daerah, musibah kebakaran yang menimpa warga, hingga gangguan pasokan listrik yang turut memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.

"Dalam situasi seperti ini, masyarakat membutuhkan kehadiran negara melalui pelayanan yang cepat, adil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat," katanya.

Energi Subsidi Harus Kembali ke Rakyat

Abdul Hayat menegaskan bahwa energi bersubsidi merupakan hak masyarakat yang harus dijaga agar tidak diselewengkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

Karena itu, ia berharap pengungkapan jaringan penyelundupan BBM subsidi tidak berhenti pada proses hukum semata, tetapi juga diikuti langkah konkret untuk memastikan distribusi energi kembali normal dan dapat diakses masyarakat tanpa hambatan.

"BBM untuk rakyat harus sampai kepada rakyat. Jangan sampai hak masyarakat justru dinikmati oleh segelintir pihak melalui praktik penyalahgunaan subsidi," tegasnya.

Kasus ini sekaligus menjadi alarm bahwa persoalan kelangkaan BBM tidak selalu disebabkan oleh pasokan yang terbatas. Di balik antrean panjang yang dialami masyarakat, terdapat kemungkinan kebocoran distribusi yang harus ditutup agar subsidi negara benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak menerimanya. (*)