Pendapatan Negara di Sulbar Tumbuh 28,13 Persen, Kemenkeu Siapkan Dashboard Fiskal untuk Gubernur dan Bupati

MAMUJU, ZATERANEWS.COM — Kementerian Keuangan Satu Provinsi Sulawesi Barat (Kemenkeu Satu Sulbar) mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Sulawesi Barat hingga 31 Mei 2026 tetap menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tumbuh 28,13 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan mencapai Rp648,76 miliar.

Capaian tersebut terungkap dalam kegiatan Media Briefing Perkembangan Realisasi APBN Regional Sulawesi Barat yang digelar di Ruang Rapat Manakarra, Lantai 5 Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Senin (29/6/2026).

Kegiatan dipimpin Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Barat sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Sulbar, Syakran Rudy, dan dihadiri jajaran pejabat Eselon III Kemenkeu Sulbar, perwakilan BPKAD, serta insan media.

Berdasarkan laporan resmi APBN Regional Sulawesi Barat, pertumbuhan pendapatan negara didorong oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp568,22 miliar. Sementara itu, realisasi belanja negara juga tetap tumbuh positif sebesar 4,22 persen (yoy) dengan nilai mencapai Rp3,618 triliun.

Dari total belanja tersebut, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp2,403 triliun.

Menurut Syakran, capaian tersebut menjadi modal penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat tata kelola keuangan negara di Sulawesi Barat.

"Kami berkomitmen memberikan asistensi berkelanjutan agar pelaksanaan anggaran di daerah berjalan cepat, tepat, dan tetap patuh terhadap ketentuan yang berlaku," ujar Syakran.

Ia menjelaskan, Kemenkeu Satu Sulbar fokus memperkuat empat pilar utama tata kelola keuangan negara.

Pada aspek manajemen pendapatan, optimalisasi dilakukan melalui peran KPP Pratama Mamuju dan KPP Pratama Majene untuk menggali potensi perpajakan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara pada manajemen pengeluaran, pengawalan dilakukan oleh KPPN Tipe A1 Mamuju guna memastikan penyaluran belanja negara dan Transfer ke Daerah berlangsung tepat waktu dan akuntabel.

Adapun pengelolaan aset negara dan daerah diperkuat melalui kolaborasi dengan KPKNL Mamuju, sedangkan peningkatan kapasitas audit dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain penguatan tata kelola, Kemenkeu Satu Sulbar juga tengah menyiapkan dashboard monitoring fiskal berbasis data real-time yang akan dapat diakses oleh Gubernur serta para Bupati se-Sulawesi Barat.

Dashboard tersebut akan mengintegrasikan berbagai data strategis, mulai dari serapan anggaran instansi teknis, penyaluran dana desa, hingga indikator makro ekonomi yang bersumber dari Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Syakran, kehadiran platform tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan fiskal daerah secara lebih akurat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Dengan integrasi data yang lebih kuat, pemerintah daerah dapat mengambil langkah kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat," pungkasnya.