Bupati Bone Bentuk Satgas BBM Subsidi, TNI-Polri hingga BIN Turun Awasi Distribusi

BONE, ZATERANEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Bone bersiap memperketat pengawasan distribusi dan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini ditandai dengan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Penertiban BBM Bersubsidi yang akan melibatkan berbagai unsur aparat penegak hukum.

Atas arahan Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, satgas tersebut akan diisi unsur TNI, Polri, Kejaksaan Negeri (Kejari), Badan Intelijen Negara (BIN) serta instansi terkait lainnya untuk memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

Rapat pembentukan satgas dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Selain menyusun struktur organisasi, rapat juga akan membahas pola kerja dan mekanisme pengawasan yang akan diterapkan di lapangan.

"Besok rencana kita rapat untuk pembentukan Satgas, sekaligus membahas tugas-tugas yang akan dijalankan," kata Andi Asman, Minggu (23/8/2026).

Berbeda dengan pengawasan yang selama ini berfokus di SPBU, Satgas yang dibentuk Pemkab Bone akan menelusuri alur penggunaan BBM setelah dibeli. Pemerintah ingin memastikan Solar dan Pertalite bersubsidi benar-benar digunakan sesuai peruntukan, bukan dialihkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

"Dilarikan ke mana BBM itu, apakah betul sesuai peruntukan atau hanya kedok. Baik untuk kendaraan, alat pertanian, perikanan dan lainnya," tegas Bupati Bone.

Bidik Penimbunan dan Pembelian Tak Wajar

Pemkab Bone menilai pengawasan distribusi tidak cukup hanya dilakukan pada saat transaksi pembelian. Karena itu, Satgas nantinya akan menelusuri berbagai pola yang dianggap mencurigakan, mulai dari pembelian berulang, dugaan penimbunan hingga distribusi kepada pihak yang tidak berhak menerima subsidi.

Andi Asman menegaskan tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan BBM bersubsidi yang sejatinya diperuntukkan untuk membantu masyarakat dan sektor produktif.

"Satgas tentu akan bertindak manakala ditemukan penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk melakukan penimbunan dan pelanggaran lainnya," ujarnya.

Pengawasan juga akan menyasar penggunaan BBM pada sektor pertanian, perikanan, transportasi dan kebutuhan lain yang telah diatur dalam ketentuan pemerintah.

DPRD Bone Beri Dukungan

Rencana pembentukan Satgas mendapat dukungan dari DPRD Bone. Ketua Komisi II DPRD Bone Andi Muh Idris Alang menilai keterlibatan unsur TNI dan Polri akan memperkuat pengawasan sehingga subsidi pemerintah benar-benar tepat sasaran.

"Kami sangat mendukung langkah Pak Bupati. BBM subsidi memang harus diawasi karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Kalau ada yang membeli untuk kepentingan yang tidak sesuai peruntukan, apalagi sampai menimbun, harus ditindak," tegas politisi Golkar tersebut.

Ia berharap pengawasan dilakukan secara konsisten dan menjangkau seluruh SPBU di Kabupaten Bone.

Pembentukan Satgas ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Bone tidak hanya ingin mengawasi antrean di SPBU, tetapi juga membongkar rantai distribusi BBM bersubsidi hingga ke pengguna akhir. Tujuannya satu, memastikan subsidi negara tidak bocor dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. (*)