Sekolah Rakyat Bone Bersiap Dibuka, Wabup Minta Semua Instansi Bergerak Bersama

BONE, ZATERANEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Bone mulai mengakselerasi persiapan Sekolah Rakyat Permanen menjelang pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Wakil Bupati Bone, H. Andi Akmal Pasluddin, menegaskan keberhasilan program ini tidak bisa dibebankan pada sektor pendidikan semata, melainkan membutuhkan kerja bersama lintas instansi.

Persiapan Sekolah Rakyat Permanen di Kabupaten Bone memasuki tahap krusial. Menjelang dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Pemerintah Kabupaten Bone menggelar rapat koordinasi untuk memastikan seluruh kebutuhan peserta didik telah siap sebelum hari pertama belajar.

Rapat yang dipimpin Wakil Bupati Bone, H. Andi Akmal Pasluddin, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Bone, Senin (13/7/2026), menjadi langkah awal menyatukan persepsi dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut.

Menurut Andi Akmal, Sekolah Rakyat merupakan program yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan, sehingga pendekatan yang dilakukan tidak cukup hanya melalui penyediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.

"Seluruh perangkat daerah harus memahami peran masing-masing. Sekolah Rakyat merupakan program bersama yang keberhasilannya ditentukan oleh sinergi seluruh pihak," tegasnya.

Ia menekankan bahwa layanan yang dibutuhkan peserta didik mencakup banyak aspek, mulai dari kesehatan, perlindungan sosial, administrasi kependudukan, hingga pendampingan selama proses pendidikan berlangsung.

Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memastikan kebutuhan dasar siswa telah terpenuhi sebelum MPLS dimulai. Kesiapan sarana-prasarana, layanan kesehatan, dukungan sosial, dan sistem pendampingan harus berjalan secara terpadu agar peserta didik dapat beradaptasi dengan baik sejak hari pertama masuk sekolah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bone, MPLS bukan sekadar agenda pengenalan lingkungan sekolah. Momentum tersebut diharapkan menjadi titik awal pembentukan karakter, penumbuhan rasa percaya diri, serta proses adaptasi siswa terhadap budaya belajar yang baru.

Rapat koordinasi ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan Tim Transisi yang disusun pada 10 Juli 2026 untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan teknis menjelang operasional Sekolah Rakyat Permanen.

Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten I Setda Bone, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, Kepala BPS Kabupaten Bone, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Kepala UPT SMA Kabupaten Bone, perwakilan Kementerian Sosial RI, Camat Tanete Riattang Timur, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Kehadiran Sekolah Rakyat di Bone menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat rentan sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah daerah berharap program ini mampu membuka kesempatan yang lebih setara bagi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.