Wabup Bone: Infrastruktur Harus Berbasis Kajian Risiko Bencana, Bukan Sekadar Habiskan Anggaran

BONE, ZATERANEWS.COM — Wakil Bupati Bone, H. Andi Akmal Pasluddin, menegaskan bahwa setiap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bone harus mengacu pada Kajian Risiko Bencana (KRB) agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak berujung pada kerusakan akibat bencana alam.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Diskusi Publik dan Workshop Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2026 yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone di Hotel Helios, Rabu (26/8/2026).

Menurut Andi Akmal, dokumen KRB tidak boleh dipandang sebagai sekadar persyaratan administratif. Kajian tersebut harus menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan daerah, mulai dari perencanaan infrastruktur hingga kebijakan pengurangan risiko bencana.

“Pembangunan di Bone harus mengacu pada dokumen KRB. Jangan sampai kita membangun jembatan atau irigasi dengan anggaran besar, tetapi karena menyalahi kajian topografi dan analisis risiko bencana, akhirnya hancur dihantam banjir bandang. Ini soal ketegasan membangun secara efektif dan efisien di tengah keterbatasan anggaran,” tegasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulawesi Selatan Muh. Doddy Rahmat, Tenaga Ahli BPBD Sulsel Leonardi Sambo, Kepala Pelaksana BPBD Bone Andi Muhammad Ikbal, jajaran BPBD Bone, para camat, akademisi, perwakilan rumah sakit, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Wabup Bone menjelaskan bahwa penyusunan KRB merupakan langkah penting untuk memetakan ancaman bencana, tingkat kerentanan masyarakat, serta kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai risiko kebencanaan.

Melalui kajian yang komprehensif, pemerintah dapat merancang langkah mitigasi yang lebih terukur dan terintegrasi sehingga dampak bencana dapat diminimalkan.

“Bencana memang tidak bisa diprediksi secara pasti karena itu kehendak Tuhan. Namun sebagai pemerintah, kita wajib menyediakan payung sebelum hujan melalui perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana yang matang,” ujarnya.

Andi Akmal juga meminta agar hasil Kajian Risiko Bencana Tahun 2026 terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan RKPD sehingga setiap kebijakan pembangunan memiliki dasar yang kuat dari aspek keselamatan dan ketahanan wilayah.

Selain menyoroti pembangunan fisik, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media.

“Bencana bukan hanya urusan BPBD, SAR, atau PMI. Dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat sehingga penanganannya juga membutuhkan keterlibatan semua pihak,” katanya.

Wabup Bone turut menyoroti ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan krisis air bersih yang semakin membutuhkan perhatian serius. Karena itu, Pemkab Bone berkomitmen memperkuat perlindungan kawasan resapan air dan daerah hulu sebagai bagian dari upaya mitigasi jangka panjang.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Akmal juga mengingatkan seluruh ASN agar meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada formalitas administrasi dan mulai fokus pada hasil yang nyata bagi masyarakat.

“Kita harus bekerja secara cerdas, profesional, dan terukur. Di tengah keterbatasan anggaran, prestasi bukan diukur dari besarnya biaya yang digunakan, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Melalui penyusunan KRB Tahun 2026, Pemkab Bone berharap lahir dokumen yang berbasis data, sesuai karakteristik wilayah, dan mampu menjadi rujukan utama dalam pengurangan risiko bencana serta pembangunan daerah yang lebih tangguh dan berkelanjutan. (*)